Sudahi Pembungkaman Jurnalis, Hormati Kebebasan Pers

Oleh: M Waliyuddin

ancangbaca.com – Penganiayaan terhadap jurnalis terjadi lagi, yang menjadi sasaran kali ini adalah wartawan Tempo bernama Nurhadi di Surabaya Jawa Timur pada, Ahad (28/3). Pelakunya merupakan tersangka kasus korupsi pajak, Angin Prayitno Aji. Nurhadi ditangkap setelah mewawancarai Angin saat menggelar resepsi anaknya di Graha TNI Angkatan Laut. Dia dibawa ke mushala belakang gedung lalu di aniaya seperti ditampar, dijambak, sambil diinjak kakinya serta dipiting hingga di sekap selama 2 jam di hotel.

Belum lama ini juga terjadi penganiayaan terhadap jurnalis di beberapa daerah yang sedang meliput aksi demonstrasi serentak tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law pada September 2020 lalu, Kasusnya hampir sama, para jurnalis tersebut di rampas telepon selulernya, dipaksa mengahpus data hasil liputannya, jikalau tidak mau mereka dipaksa dengan cara dianiaya dipukul, ditampar, hingga di tendang.

Dalam data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat dari tahun ke tahun terdapat peningkatan terkait kasus ini. Di tahun 2020 sendiri terdapat 25 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Pelakunya bermacam, mulai dari aparat kepolisian, masyarakat, hingga pemangku kebijakan/kepentingan. Hal ini menandakan bagaimana citra terhadap kebebasan pers kita mengalami kemunduran yang luar biasa di era demokrasi saat ini.

Perlindungan Hukum

Peristiwa ini menjadi permasalahan serius dalam penegakan perlindungan hukum kita. Dalam Undang-Undang Pers pasal 8 ayat 1, bahwa dalam melaksanakan profesinya jurnalis/wartawan mendapat perlindungan hukum. Serta dapat menuntut pelaku dengan tuntutan KUHP maupun yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pers pasal 18 ayat 1 bahwa siapa saja yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan menghalang-halangi jurnalis, dapat di tuntut dengan hukuman penjara 2 tahun.

Era demokrasi ini, keterbukaan informasi seakan dibatasi oleh mereka para oknum yang mempunyai kekuasaan yang kuat. Sangat disayangkan bagaimana kebebasan pers sebagaimana pekerja media menginformasikan kepada khalayak dengan menyampaikan fakta namun hak mereka di bungkam, dianiaya seperti pelaku kriminal kejahatan. Atmakusumah dalam bukunya kebebasan pers dan informasi menayampaikan bahwa, pra syarat negara demokrasi adalah kebebasan pers, tarik-menarik kepentingan antara nasionalisme dan universalisme, idealisme, dan industri pers itu hal biasa, namun kebebasan pers yang terbuka sebagai hasil proses reformasi, mutlak dijaga. Artinya kebebasan pers wajib dilindungi semua elemen jikalau negara ini mengaku dengan melindungi hak kebebasan pers sebagaimana prasyarat demokrasi.

Baca   Pilkada serentak selanjutnya, 2022 atau 2024?

Muladi (2005) mengatakan bahwa menurut jenisnya, jurnalis/wartawan dikategorikan dalam jenis Latens Victims. Yaitu mereka yang membunyai sifat karakter sehingga cenderung menjadi korban, atau Participating Victims mereka dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban. Namun tidak dipungkiri bersama, penegakan hukum tetap harus ditegakan sebagaimana mestinya. Karena melalui pengamatan penulis, kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilaporkan kepada penegak hukum sampai saat ini belum ada yang diperkarakan secara final, hanya saja para penegak hukum menutup-nutupi dengan dalih mediasi penal.

Menciderai Marwah Demokrasi

Kasus kekerasan terhadap jurnalis juga menandai situasi bahwa sesungguhnya kebebasan berpikir dan berpendapat sebagaimana sistem demokrasi yang dilindungi Undang-undang belum terwujud. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan merupakan hak konstitusional yang telah diberikan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemerdekaan pers sejatinya menjadi jembatan bagi pemegang kekuasaan dan rakyatnya sebagai jembatan informasi. pengertian pers sebagai jembatan informasi bagi rakyat, sama halnya sifat hubungan antara satu sama lainnya tidak akan luput dari landasan falsafah dan ideology yang dianut masyarakatnya dan juga sturktur / sistem politik yang berlaku.

Disini peran pemerintah dalam menjaim kemerdekaan pers dipertanyakan. Semangat kemerdekaan pers berkali-kali dijelaskan dalam Undang-undang. Demokrasi kita mengenal tentang kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, sebagaimana ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Namun masih saja ada oknum-oknum yang tidak sadar bahwa pembungkaman terhadap jurnalis merupakan salah satu hal yang menciderai demokrasi kita.

Penulis seperti sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan bagaimana cara yang tepat untuk mengakhiri kekerasan terhadap jurnalis. Hilangnya rasa kemanusiaan para pelaku merupakan gambaran tertutupnya hati mereka terhadap rasa kemanusiaan. Kepentingan sesaat menjadikan sistem berpikir yang non relevan. Bagaimanapun hak asasi manusia merupakan peraturan tertinggi terhadap demokrasi kita. Saya mengingat Mahbub Djunaidi salah satu aktivis yang memperjuangkan demokrasi, ia pernah mengatakan: “Tanamkan ke kepala anakmu bahwa hak asasi itu sama pentingnya dengan sepiring nasi”.

Baca   Anomali Kebebasan Pers Kita

Ungkapan ini menunjukan bahwa pentingnya menanamkan jiwa kemanusiaan kepada generasi penerus ini. Karena sama hal nya kita memakan sepiring nasi diibaratkan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagai tonggak kemanusiaan kepada jiwa manusia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.