Positivisasi Hukum Islam Dalam Legislasi Hukum Nasional

ancangbaca.com – Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana penduduknya begitu beragam, dari segi etnik, budaya maupun agama. Hampir mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam. Melihat dari segi pluralitas pendudukanya, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sistem hukum yang berlaku sejak zaman dahulu seperti hal nya sistem hukum adat hingga zaman penjajahan yang mana penjajah membawa sistem hukunya untuk diterapkan di negara Indonesia, atau biasa kita kenal sistem hukum belanda/barat (civil law).

Dalam segi agama dimana Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia yang memiliki peran penting dalam hal ini pengembangan hukum Islam. Buku eklektisisme hukum nasional ini merupakan representasi dari gambaran, dimana hukum Islam tersebut memiliki peran sebenarnya dalam pengembangan hukum nasional kita.

Oleh karena itu, sebagai mayoritas penduduk yang beragama Islam, maka hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun, juga harus dicatat bahwa hukum Islam ini mempunyai pengertian yang dinamis sebagai hukum yang harus mampu memberi jawaban terhadap perubahan sosial. Hal 110

Kata Eklektisisme yang digunakan penulis merupakan sebuah metode dimana dalam pengembangan sistem hukum nasional Indonesia, hukum Islam memiliki peran di dalamnya. Banyak dari kita beranggapan melihat kata dengan akhiran me, dianggap sebagai paham dalam pengertian yang dimaksud. Namun Prof. Qodri Azizi dalam buku  ini dijelaskan bahwa memang eklektisisme merupakan sebuah metode bukan paham.

Upaya mewujudkan hukum nasional yang me-Indonesia itu hingga kini masih sangat sedikit hasilnya dan hanya berwujud retorika politik semata menurut penulis buku ini. Hal ini menjadikan negara kita Indonesia belum memiliki jati diri tersendiri dalam aspek hukum. Ketiga sistem hukum kita yaitu hukum adat, hukum Islam, maupun hukum barat belum jelasnya penggarapan terjadinya kompetisi dan akulturasi dari ketiganya. Dimana ketiga sistem hukum ini merupakan bahan baku hukum nasional yang dipakai.

Baca   "ILYA" Janji Suci Sang Juang

Sudah barang tentu sistem hukum barat itu tidak semata hukum kolonil Belanda, namun lebih pada pengaruh globalisasi atau hukum secara internasional. Keadaan seperti itulah yang menjadi salah satu pendorong untuk saya tulis, yang merupakan bagian dari pemikiran hukum Islam ini. Hal 113

Hukum Islam Sebagai Usulan Positivisasi

            Setelah selesainya masa orde baru dan memasuki era reformasi negara Indonesia memasuki era demokratisasi. Disini negara Indonesia  sama seperti negara berkembang lainnya, selalu berusaha menjalankan pembangunan hukum nasional. Meskipun dalam prakteknya masih dengan nuansa dan pengaruh politiik penguasa.

Membahas “kedudukan” hukum Islam ditengah-tengah hukum nasional, kini saya kira sudah tidak zamannya lagi, jika yang dimaksud hanya untuk mencari legitimasi keberadaan hukum Islam. Era peperangan antara teori resepsi dengan hukum Islam atau teori receptio in complxsu saya kira sudah selesai. Oleh karena itu pembahasannya tidak sekadar mencari legitimasi formal, namun harus diarahkan pada seberapa banyak hukum Islam mempu menyumbangkan nilai-nilainya dalam rangka kemajuan, keteraturan, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal 177

Dalam rangka positivisasi hukum Islam dalam pengembangan hukum nasional Prof. Qodri Azizy ini memberikan gagasan yang begitu epik untuk kita telaah bersama. Kekuatan pluralisme sistem hukum kita menjadikan kekuatan tersendiri dalam memahami keberlangsungan eklektisime hukum nasional.

Era reformasi seperti ini menjadikan keadaan sangat terbuka dalam waktu bersamaan kondisi yang krisis seperti sekarang ini, hukum Islam/Fqih mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional. Dalam pengertian disini sumber tersebut tidak hanya sebagai perkembangan yang signifikan di peradilan agama kita. Namun, juga dalam sistem peradilan yang meliputi materi hukum dan sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum.

Baca   Revolusi Perlawanan Terhadap Penjajah

Terakhir Prof. Qodri Azizi memberikan sebuah masukan terkait alur/beberapa jalur sumber hukum Islam sebagai sumber ilmu hukum umum dalam tataran operasional atau hukum materil. Antara lain meliputi, Peraturan perundang-undangan, Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintah, Yurisprudensi, Sumber bagi penegak hukum jaksa, polisi, hakim, dan pengacara, Sumber ilmu hukum atau filsafat hukum, Sumber nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan.

Menurut peresensi kiranya wajib bagi kita untuk membaca buku ini yang berminat dalam kajian ilmu hukum khususnya. Sebagai pengembangan keilmuan yang representatif untuk dijadikan rujukan dalam memahami sistem hukum nasional negara kita tercinta Indonesia. Karena penulis buku ini yang merupakan mantan rektor IAIN/UIN Walisongo  tempat peresensi belajar saat ini menunjukan bahwa positivisasi hukum islam memang perlu, meskipun secara legislasi tidak digunakan. Namun, yang lebih penting dari itu menurutnya adalah hukum Islam mempu menyumbangkan nilai-nilainya dalam rangka kemajuan, keteraturan, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Judul               : Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum)

Penulis             : A. Qodri Azizy

Penerbit           : Gama Media Offset

Cetakan           : Kedua, 2004

Tebal               : 260 Halaman

ISBN               : 979-9552-17-6

Peresensi         : Muhammad Waliyudin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.