Dinamika Revisi UU Pemilu, Nasib Kepala Daerah Dipertaruhkan

Oleh : Luthfi Ciluth

ancangbaca.com – Bulan November 2024 merupakan Jadwal pilkada serentak selanjutnya menurut UU No.10 tahun 2016. Apabila ada revisi jadwal, kemungkinan akan dinormalisasi pada tahun 2022 dan 2023 sebagai pilkada serentak putaran kedua dari daerah yang telah melangsungkan pilkada serentak tahun 2017 dan 2018. Dinamika fraksi di DPR terbelah tentang terkait pandangan perlu dan tidaknya revisi UU No.10 tahun 2016. Setidaknya ada 7 fraksi yang tetap ingin memakai UU No. 10 tahun 2016 dan 2 fraksi yang menginginkan revisi untuk menormalisasi pilkada di tahun 2022 dan 2024.

Saat isu revisi UU No.10 tahun 2016 muncul, banyak pihak yang mengaitkan dengan kondisi calon Presiden 2024, dilihat dari rilis SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting) tentang temuan survei nasional pada 23-26 desember 2020, terdapat 5 teratas kandidat calon presiden 2024. 5 tersebut menunjukan bahwa Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 15,7% diikuti Prabowo Subianto 14,9%, Anies Baswedan 11%, Sandiaga Uno 7,9% dan Ridwan Kamil 7.1%. sedangkan nama-nama lainnya mendapatkan elektabilitas dibawah 5%.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepala daerah merupakan kandidat potensial calon presiden 2024, 3 dari 5 nama teratas hasil survei SMRC merupakan kepala daerah. Anies Baswedan akan selesai masa jabatanya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2022 dan Ridwan Kamil masa jabatanya akan selesai pada 2023 sebagai Gubernur Jawa Barat, baik Anies dan Emil berpotensi maju lagi untuk periode kedua. Berbeda dengan Ganjar Pranowo yang akan selesai menjabat untuk periode kedua sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 2023.

Baik Anies, Emil, dan Ganjar harus menjaga eksistensi untuk menaikkan elektabilitas menjelang pilpres 2024. Tentu mudah bagi ketiganya apabila masih menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat publik. Tetapi Pilkada 2022 dan 2023 yang terancam tidak jadi dinormalisasi membuat Anies dan Emil harus memutar otak untuk menaikkan elektabilitas. Persoalan yang mereka hadapi salah satunya adalah pemberitaan media yang berkurang signifikan pasca tidak lagi menjabat pada tahun 2022 dan 2023. Berbeda dengan Ganjar, ada atau tidak adanya pilkada serentak 2022 dan 2023 tidak akan berpengaruh baginya. Karena Ganjar memang tidak bisa lagi berkontestasi pada pilkada Jateng selanjutnya setelah menjabat dua periode sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Baca   Anomali Kebebasan Pers Kita

Dalam konteks partai politik, Ganjar juga lebih diuntungkan dibandingkan Anies dan Emil, Ganjar yang merupakan politisi PDIP berpeluang bergabung menjadi menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk tetap menjaga eksistensi demi menaikkan elektabilitas menjelang pilpres 2024. Tentu dengan catatan, apabila PDIP menghendaki Ganjar sebagai Capres PDIP 2024. Sedangkan Anies dan Emil merupakan kepala daerah yang tidak bernaung di partai politik tertentu, jadi peluang bergabung sebagai Menteri di kabinet Joko Widodo juga sangat tipis kemungkinan.

Apabila pilkada serentak tetap pada bulan November 2024, Anies dan Emil pasti harus memilih satu jalur kontestasi pada tahun tersebu. Atau ikut ambil bagian untuk pilpres pada bulan April. Atau ingin melanjutkan kontestasi sebagai calon kepala daerah pada bulan November. Sementara Ganjar bisa fokus dan mempersiapkan kandidasi pilpres 2024 tanpa memikirkan lagi pilkada Jateng yang sudah pasti tidak bisa diikuti kembali.

Siapapun kepala daerah yang nantinya akan maju pada pilpres 2024, nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masih sangat mungkin maju kembali menjadi pesaing, dan menurut survei SMRC baik Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga termasuk 2 menteri yang masuk pada 5 kandidat teratas calon presiden 2024.

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *