Pilkada serentak selanjutnya, 2022 atau 2024?

Oleh :  Luthfi Ciluth

ancangbaca.com – Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2020 baru saja selesai, khusus pada tahun 2020 pilkada serentak dilaksanakan pada 270 daerah di Indonesia, dengan rincian 9 pilkada Provinsi, 224 pilkada Kabupaten dan 37 pilkada Kota. Pilkada serentak 2020 merupakan pilkada serentak ke-4 yang telah diselenggarakan di Indonesia, sebelumnya pilkada serentak pertama tahun 2015, kedua pada tahun 2017 dan ketiga tahun 2018.

Untuk pilkada serentak 2020 merupakan pilkada serentak putaran kedua bagi daerah yang sebelumnya telah melangsungkan pilkada serentak tahun 2015, dengan jumlah daerah pemilihan mencapai 270 daerah dari tingkatan Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sedangkan menurut UU no.10 tahun 2016, bahwa pilkada serentak putaran kedua pada daerah yang melakukan pilkada serentak tahun 2017 dan 2018 akan dilaksanakan pada bulan November 2024 serta kepala daerah yang masa jabatanya habis pada tahun 2022 dan 2023 akan diangkat penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengisi jabatan yang kosong.

Tertulis juga pada UU no.10 tahun 2016, bahwa kepala daerah hasil pilkada 2020 akan menjabat sampai 2024 yang selanjutnya juga akan mengikuti pilkada serentak bulan November 2024. Merujuk pada UU no.10 tahun 2016 tidak ada jadwal pilkada pada tahun 2022 dan 2023 karena akan diserentakan secara nasional pada bulan November 2024.

Pilkada serentak nasional yang dijadwalkan pada bulan November 2024 melengkapi keserentakan pemilu nasional pemilihan presiden – wakil presiden dan anggota legislative pada bulan April 2024. Merangkum gelaran pesta demokrasi dalam satu tahun merupakan tafsir keserentakan saat UU no.10 tahun 2016 dibahas dan disahkan oleh DPR bersama pemerintah.

Perkembangan politik yang dinamis membuat tafsir keserentakan pemilu dan pilkada menjadi beragam, seperti keserentakan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama, contoh pada UU no.10 tahun 2016, atau yang sedang berkembang bahwa keserentakan diambil dari unsur pemilihan legistalive dan pemilihan eksekutif serta keserentakan dari unsur pemilu nasional dan pemilu daerah. Pendapat lain yang bisa bernilai positif atau negatif menyampaikan bahwa keserentakan pemilu dan pilkada akan menghasilkan rezim yang sama dari tingkat nasional sampai ke daerah, pendapat tersebut mungkin juga bisa jadi pertimbangan dalam menafsirkan keserentakan.

Baca   Refleksi Harlah PMII Ke 61

Konteks tersebut tentu menjadi kewenangan DPR RI dalam hal ini komisi II bersama-sama dengan pemerintah untuk merampungkan problem keserentakan pilkada, bisa saja tetap menggunakan UU no.10 tahun 2016 dengan poin utama pilkada serentak selanjutnya dilaksanakan pada bulan November 2024, atau akan ada normalisasi dengan mengagendakan pilkada serentak 2022 dan 2023 serta meninjau kembali keserentakan pemilu nasional.
Banyak isu yang mengiringi agenda pembahasan UU Pemilu, selain dari makna keserentakan yang belum disepakati secara “serentak” juga tentang isu ekonomi dan kesehatan ditengah pandemi covid-19 serta isu kemanusiaan, menggingat pada pemilu serentak 2019 lebih dari 800 orang penyelanggara pemilu gugur dalam pelaksanaan pemilu serentak 5 kotak pada 2019, selain dari pada itu tentu agenda politik kandidasi pemilihan presiden, dengan ada atau tidak adanya pilkada serentak 2022 dan 2023 tentu akan berdampak pada kandidasi pemilihan presiden, karena pilkada serentak 2022 dan 2023 akan diselenggarakan di provinsi-provinsi sentral seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan provinsi-provinsi lain.

Apabila pilkada serentak 2022 dan 2023 dinormalisasi tentu harus segera difinalkan UU nya, mengingat bahwa pilkada serentak 2022 bertujuan mengganti kepala daerah yang masa jabatanya selesai pada semester kedua tahun 2021 dan semester pertama tahun 2022. Idealnya pilkada serentak 2022 dilaksanakan pada awal tahun seperti ketika pilkada 2017 yang waktu itu dilangsungkan pada bulan februari.

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *