Republik Nasi [Nasionalisme Islamisme]

Oleh: Habby Lutfhi U.A

Perebutan sebuah teorema akhir – akhir ini menjadi polemic yang cukup mampu menyita banyak perhatian publik. Banyak masyarakat menyayangkan dengan adanya Kebenaran yang di dasarkan pada sebuah jabatan menjadi unsur legitimasi atas kamuflase kesalahan. Jika yang salah berupaya mengatakan bahwa itu adalah benar, maka kehidupan yang membutuhkan salah benar menjadi timpang, sebab salah sudah dianggap benar, dan sesuatu yang benar seolah semakin kabur kebenarannya.

Hal ini senada dengan kejadian di Indonesia yang sedang dan telah menghadapi tahun politik, di mana seluruh elemen politisi, penguasa dan pemodal sedang bergerak di arah pencarian keterakuan untuk menarik simpatik masyarakat umum. Tidak ada yang mengalah demi kepentingan rakyat. Semua menjelma sebagai pahlawan rakyat dalam meneruskan kepentingan diri sendiri serta golongan. Apakah semacam itu fungsi rakyat, di janjikan sebelum proses, di lupakan setelah terjadi.

Di mulai dari konflik pilpres, maraknya kasus korupsi, beringasnya perampasan hak tanah serta yang terbaru munculnya undang – undang controversial yang menurut pandangan umum bersifat dengan kesan Negara sudah tidak mau lagi berdiri mendengar kritikan substansial dari masyarakat dan banyak yang menilai ada unsur politis. Hal ini menjadi kontradiktif dari cita – cita kemerdekaan yang sangat jelas tujuannya dan fungsinya pun meta juridis dalam hati seluruh warga Indonesia bahwa kedaulatan tertinggi Negara Indonesia di bawah tangan rakyat, rakyat memiliki pelindungnya di tubuh POLRI dan TNI, rakyat menitipkan wakil – wakilnya di DPR, bahkan pekerja rakyat dari tingkat RT sampai Presiden seolah menjelma ingin di layani rakyat. Semacam evolusi terbalik.

Negara ini gemar membelah dan membeda –bedakan rakyat yang sejak dulu kala sudah di ikat dengan dogma bhinneka tunggal ika. Dengan politik perbedaan tidak terlihat sebagai rahmat, melainkan payung hokum atau alat untuk menghalalkan kebencian. Bukan lagi politik kebangsaan , bukan lagi politik kerakyatan yang di ajarkan oleh para ulama dan kiai terdahulu. Jika dulu fungsi politik untuk mengusir penjajah, hari ini politik di gunakan untuk mengusir saudaranya sendiri. Secara bahasa politik mungkin sangat baik dengan arti strategi, tidak ada sekalipun manusia yang dapat menghindar dari strategi. Tapi, haruslah dalam strategi di dasarkan pada ideologi pancasila, agar output yang terjadi sesuai dari pergerakan Ketuhanan Yang Maha Esa hingga capaian Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu terwujud.

Baca   Feminisme dan Jalan Buntu (Bagian II)

Era dewasa ini agama di hadirkan dalam politik sebagai strategi perekrutan masa dan nilai jual, padahal sudah sangat jelas terminologi ukhrowi itu berkaitan dengan ruang – ruang spiritual yang sifatnya mendayu pada kedalaman hati. Jika agama sebagai unsur ukhrowi di paksakan untuk perolehan terminologi duniawi maka yang terjadi tidak beriringnya aspek – aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Abdurrahman Wahid atau yang kerap di sapa Gus Dur sudah memberikan 3 solusi terkait relasi hubungan antara Negara dan agama. Pertama, pandangan mendirikan Negara islam. Kedua, agama islam di jadikan sebagai agama resmi. Dan terakhir ketiga, agama dan Negara tidak ada keterikatan konstitusional namun wilayah sosial agama hadir sebagai garda terdepan dengan tanpa di salahkan Negara. Mengingat indonesia di dasarkan pendiriannya pada unsur persatuan dan memilih sitem demokrasi, maka solusi yang pertama dan kedua tidak begitu cocok dalam mengatur relasi agama dan Negara. Oleh karenanya sebagai warga Negara Indonesia atau oknum politisi yang mengatas namakan agama sebagai media politik, haruslah mengkaji ulang terkait solusi Gus Dur yang ke tiga.

Nasionalisme dan Islamisme adalah dua kutub yang berbeda namun berkaitan, dan Indonesia ada di tengah itu. Olehnya rekontruksi asas primordialisme dalam berpolitik harus sudah final pemahamanny sedini mungkin melalui penanaman ideologi pancasila pada setiap sendi kehidupan, idealkan agama sebagai ruh dalam bersosial, tata ulang metode politik demi kedaulatan rakyat, lestarikan budaya lokal dalam membangun suasana teduh tanpa keluh, sudahi pertikaian atas nama perbedaan. Agar tercipta Indonesia yang sesungguhnya.

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.