Anomali Kebebasan Pers Kita

Oleh: M Waliyudin

Pasca reformasi bergulir, media telah diberi ruang oleh pemerintah secara luas dalam menyebarluaskan berita tanpa adanya campur tangan sensor dari pemerintah. Pers sebenarnya sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan. Ketika pasca orde baru bergulir, pemerintah memberikan ruang bagi media untuk memberitakan informasi se bebas bebasnya dengan fakta. Ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sistem demokrasi kita. Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Sehigga muncul mekanisme check and balance menjadi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah.

Media menjadi unsur penting dalam menyajikan sebuah informasi, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Namun hingga tahun 2019 ini reformasi hampir 21 tahun. Apakah kebebasan pers mengalami peningkatan?.

Faktanya dalam laporan berjudul Freedom of the press 2017 tersebut disebutkan indikator seperti situasi hukum, politik, dan ekonomi di indonesia menjadikan tingkat kebebasan pers setara dengan negara India dan Brasil.

Disisi lain kebebasan pers mengalami kemunduran di negeri ini. banyak wartawan kita mendapat intimidasi, kekerasan fisik, di halangi saat meliput, diusir. Situasi ini menjadi fenomena yang begitu fatal. Mana yang katanya wartawan diberi ruang dan perlindungan?.

Padahal dalam undang-undang Pers  jelas memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.”

Namun kenyataanya sebaliknya. beberapa minggu tekahir presiden sempat memberikan remisi kepada I Nyoman Susrama. meskipun remisi itu dicabut karena desakan teman-teman aktivis media. Pembunuh wartawan jawa pos radar bali itu adalah dalang otak dari pembunuhan wartawan yang di vonis hukuman seumur hidup.  

Baca   Idul Fitri Sebagai Momen Refleksi Kesalehan Spiritual Dan Sosial

Sikap ini menjadi langkah mundur kebebasan pers kita. motivnya jelas, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Prabangsa dibunuh karena mencoba mengungkap kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli,Bali.

Menagih Komitmen Pemerintah

AJI (Aliansi Jurnalis Indepeden) mencatat ada 11 kasus terhadap wartawan yang belum terungkap siapa dalang dibaliknya ditahun 2018. Ini menjadi sebuah komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kebebasan pers kita.

Banyak kebijakan pemerintah lainnya yang mendiskreditkan media. Padahal, media memiliki fungsi sebagai alat kontrol semua kebijakan pemerintah, bukan malah sebaliknya. 

Kasus pidana yang menimpa beberapa narasumber berita menjadi sinyal lemahpers kita. contohnya UUD tentang penghinaan presiden juga menunjukan komitmen kebebsan pers patut di pertanyakan. Apakah kita kembali ke zaman otoriter, pemerintah tak mau otokritik sehingga check and balance pudar.

Mereka lupa bahwa mereka dibesarkan oleh media. Media sekarang sangat berbeda dari orde baru. Ini membuat melemahnya negara ini yang menganut sistem demokrasi. Perlunya intropeksi dari pemerintah untuk menjaga hubungan kontruktif dalam merawat demokrasi secara sehat.

Sebuah reproduksi media begitu di kucilkan. Peranannya tak begitu membuat usai sistem dan kebijakan pemerintah. Kebebasan pers yang katanya menjadi pilar ke empat  dalam sistem demokrasi. Hubungannya dengan eksekutif, legislatif, yudikatif sendiri. Sehingga kebebasan pers menjadi penguat sistem demokrasi kita.

Dan salahnya lagi ketika hari pers nasional kemarin. Pemerintah tidak berbuat apapun yang sifatnya membuat media nasional kita merasa di lindungi kebebasannya. Menjadi PR besar bagi pemerintah khususnya di tahun panas politik ini membuat kebijakan yang subtainable dan bisa diterima khalayak masyarakat khsusunya di bidang media dan kebebasan berpendapat.

About Post Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *